sistem hukum

beberapa syarat sah suatu perjanjian antara lain :

1. kesepakatan para pihak
2. kecakapan para pihak
3. objek tertentu (pasti)
4. sebab/klausa halal 

untuk syarat no 1 dan no 2 bersifat subjektif dan jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi, maka dapat dibatalkan. sedangkan jika syarat no 3 dan no 4 bersifak objektif dan apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan demi hukum (otomatis).  

suatu perjanjian bersifat konsensual (lahir karena adanya kesepakatan) walaupun barang masih belum diserahkan dan uang masih belum di bayarkan.

ada 2 jenis hukum yang paling populer yang di anut oleh negara negara di dunia saat ini, yakni :

A. Sistem Hukum Common Law

Negara negara yang menganutsistem hukum ini antara lain : Inggris, bekas jajahan Inggris seperti Malaysia dan Australia. negara Amerika dan bekas jajahannya seperti Singapura dan Filipina.

Sistem hukum tersebut menggunakan sistem hukum “the binding force of precedent” yakni kekuatan mengikat putusan pengadilan yang sudah lampau. contohnya, seseorang pada tahun 2003 telah dijatuhi hukuman 9 tahun dipenjara karena korupsi, kemudian pada tahun 2009 terdapat kasus yang sama (hampir mirip) dengan kasus pada tahun 2003 (kasus korupsi), maka menurut sistem tersebut, putusan pengadilan akan sama dengan putusan pada tahun 2003 yakni hukuman kurang lebih selama 9 tahun

Adanya sistem “juri” (Amerika dan Singapura). jadi putusan hukum juga melibatkan juri (8 sampai 12 orang) yang dipilih secara acak; insinyur, tukang bangunan, tukang listrik, pedagang, pengusaha, karyawan dan lain lain. karena mereka menganut faham bahwa hukum itu dari masyarakat dan untuk masyarakat

Adanya sistem perjanjian “mail box rule” yakni kontrak terjadi ketika penerima memasukkan di kotak pos. contohnya adalah ketika kita membeli seperangkat komputer dari Jakarta dan posisi kita saat ini di Surabaya perjanjian lewat telepon, saat itu kita membeli dengan jasa pengiriman dan kurs Dollar terhadap Rupiah lagi naik. dan keduanya sepakat, beberapa jam kemudian dollar mengalami penurunan drastis, kerena kita menganut sistem hukum ini, maka pembayaran tetap mengikuti kurs Dollar terhadap Rupiah pada saat perjanjian awal (kurs Dollar terhadap rupiah yang naik). dan bersifat mengikat

B.  Sistem Hukum Civil Law

negara negara penganut sistem hukum ini antara lain negara negara Perancis, Jerman, Belanda dan bekas jajahan Belanda antara lain Indonesia, Jepang dan Thailand.

Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA, Keputusan Menteri dan lain lain. jadi, keputusan pengadilan bersifat fleksibel (berubah ubah) tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada.

Tidak menganut sistem juri karena negara negara tersebut menganut faham bahwa orang awam yang tidak tahu hukum tidak bisa ikut andil/menentukan nasib seseorang, tetapi putusan Hakim yang menentukan berdasarkan fakta sumber sumber dan saksi saksi yang mendukung

adanya sistem perjanjian “the receipt rule” yakni perjanjian terbentuk ketika penerimaan terhadap suatu penawaran sampai ke pemberi tawaran. Jadi, ketika seseorang membatalkan suatu kontrak perjanjian dengan cara mengirimkan email atau surat fax ke perusahaan tertentu, maka perjanjian pembatalan terlaksana ketika surat tersebut dibaca oleh manajer atau pemilik perusahaan yang bersangkutan. jika karena masalah (belum sampai membaca surat) maka perjanjian masih belum terlaksana.

nah, dari uraian sistem hukum diatas menurut anda apakah Indonesia masih perlu mempertahankan Sistem Hukum Civil Law atau berpindah ke Sistem Hukum Common Law…?