hukum membeli saham, halal

ada perdebatan mengenai hukum saham, beberapa ulama mengatakan saham disamakan hukumnya dengan riba, dan secara otomatis berarti hukumnya haram, selain itu juga saham memiliki aset yang tidak jelas, yang kita tahu hanyalah kita membeli selembar saham (coupon rate) melalui broker di pasar saham (BEI). beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa hukum saham adalah halal, dengan alasan pertimbangan pembelian saham kepada perusahaan secara tidak langsung akan digunakan perusahaan untuk keperluan proses produksi yang menghasilkan produk/jasa yang kemudian mendapatkan revenue yang kemudian keuntungan tersebut akan dibagi (dividen) kepada para pemegangs saham.

dan setelah itu. ada wacana yang cukup menjadi buah bibir beberapa pekan kemarin, yakni adanya SUKUK, jadi kronologisnya akan saya coba jelaskan dengan sesederhana mungkin. pertama tama, semua gedung Departemen Keuangan di seluruh Indonesia di jual ke suatu lembaga/badan yang mana badan/lembaga tersebut didirikan/dibangun oleh Departemen Keuangan sendiri.

setiap tahunnya, Departemen keuangan akan membayar biaya sewa penggunaan gedung tersebut kepada lembaga/badan yang di bentuk oleh Depkeu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah darimana uang untuk membeli semua gedung Depkeu tersebut. disini, lembaga yang didirikan oleh Depkeu menerbitkan saham yang diperjual belikan di pasar modal dan beberapa tempat lain yang di tunjuk. sehingga secara tidak langsung analoginya adalah para pemilik saham memiliki surat kepemilikan atas gedung Depkeu dan memberikan sewa kepada pihak Depkeu dengan sistem pembayaran sewa gedung setahun sekali sebesar 12% 

jadi, setiap tahun Depkeu akan membayar biaya sewa kepada lembaga/badan yang didirikan oleh Depkeu sendiri. Dan setiap tahun, para penanam saham disana akan mendapatkan dividen. sistem hukum ini di sah kan oleh MUI, karena melihat ada sistem sewa menyewa antara Depkeu dan para penanam saham, berupa sewa menyewa gedung yang dipergunakan oleh Depkeu di seluruh Indonesia. Selain itu juga, kredibilitas Depkeu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para penanam saham dengan pertimbangan kuat setiap tahunnmya Depkeu akan bisa membayar biaya sewa kepada lembaga/badan yang dibentuk oleh Depkeu sendiri.

sebagai gambaran saja, menurut perhitungan, ketika kita menanamkan saham disana sebesar 10 juta, maka setiap tahun kita akan mendapatkan dividen sebesar 600 ribu rupiah.

apakah anda tertarik menggunakan SUKUK ….?

 

7 thoughts on “hukum membeli saham, halal

  1. aryaendaryatno mengatakan:

    wah ra duwe duwit mas… hehe

  2. rudi mengatakan:

    oh jadi jual beli saham itu halal to mas, makasih infonya mas

  3. Awan mengatakan:

    Saya kurang begitu jelas dengan penjelasannya, mohon berkenan untuk menjelaskan kembali. Boleh juga ke email saya.

    Saham & Dividen:
    Dari yang saya ketahui, status pemegang saham bukanlah pemilik perusahaan/PT, dan bukan juga pemilik asset perusahaan/PT tersebut. Tidak seperti layaknya pemilik suatu asset, mereka tidak berhak menggunakan dan menjual perusahaan/PT ataupun assetnya. Posisi mereka adalah seperti pemegan surat utang atas modal yang disertakan.
    Sebagai contoh: Seseorang yang memiliki 55% saham dari suatu perusahaan tidak berhak menggunakan asset perushaan, tidak berhak mengklaim pemilikan asset perusahaan (misalnya mobil) dan sebagainya, dan tidak berhak menjual perusahaan/PT maupun assetnya.
    Dengan demikian, posisinya hanya terbatas sebagai seseorang yang meminjamkan modalnya kepada perusahaan/PT tersebut. Dari sini, sepertinya DIVIDEN dari saham bisa digolongkan sebagai RIBAWI, apakah kesimpulan ini salah atau benar? Mohon penjelasannya.

    Mengenai Sukuk, mungkin berbeda. Dalam Sukuk mungkin secara hukum, pemegang Sukuk adalah pemilik (bersama atau individual) atas suatu asset dari institusi/lembaga yang mengeluarkan Sukuk tersebut. Jadi situasinya, pembeli Sukuk diajak bekerja sama untuk membiayai proyek baru dalam waktu terbatas, dan dia akan mendapat margin keutungan yang merupakan biaya sewa. Keliatannya akal-akalan juga sich, tapi ini memang realitanya selama kita umat Islam tidak dapat mengumpulkan Zakatnya secara baik. Wallahualam.

    Mohon pencerahannya mas khususnya untuk Saham, saya lagi terus menerus mencari informasi mengenai hal ini agar tidak terjerumus.

    Salam hangat.

    • alfaroby mengatakan:

      dari penjelasan yang pertama memang benar, banyak beberapa ulama yang berpendapat bahwa hukum saham yang seperti itu bersifat haram karena tidak jelas keuntungan dan kerugiannya, tetapi beberapa ulama yang lain memperbolehkan karena adanya status sebagai pemodal, sama halnya dalam perdagangan.

      mengenai hukum sukuk, MUI sendiri sudah menyetujui dan mengatakan bahwa hukuk Sukuk itu Halal, karena adanya perjanjian sewa menyewa gedung milik Departemen Keuangan, yang mana di bentuk dalam bentuk saham.

      semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

      • awan mengatakan:

        Salam Ied Mas. Alfaroby, semoga amal syaum romadhonnya diterima Allah SWT.

        Terima kasih atas balasannya, semoga Allah membalas kebaikan Mas Alfaroby. Amin.

        Mengenai status sebagai pemodal apakah itu berarti menjadi pemilik/partner bisnis perusahaan? Apakah secara hukum dinyatakan demikian. Karena saya tidak mendapat kejelasannya saat membaca undang-undang pendirian PT. Mohon mas Alfaroby dapat memberikan penjelasan. Bila secara hukum seperti itu, maka kita selamat karena berarti kita terhindar dari Ribawi.
        Jazakallah atas kebaikannya untuk memberikan penjelasan.

        Salam hangat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: